Oleh: Wijianto, S.E.
Penulis adalah Awardee LPDP-RI, Santri PMIC Biyadikal Khair, Mahasiswa S2 – Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, dan Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI
Background Kebijakan Makropudential Ekonomi Hijau
Berdasarkan data, peran kebijakan Makroprudensial dalam menyokong Ekonomi
Hijau dan Kebijakan keuangan Indonesia saat ini dan beberapa tahun ke depan masih sangat penting dan signifikan. Karena itu, saya menilai kesiapan dan akselerasi pengembangan Kebijakan Makropudential terutama dalam mengintegrasikan dan melihat bagaimana dalam kebijakan dapat membantu memitigasi risiko terkait perubahan iklim. risiko terkait iklim ke dalam agenda Kebijakan Makroprudential, akan menjadi penentu kesuksesan pelaksanaan Kebijakan keuangan Indonesia yang berkelanjutan.
Dampak risiko terkait dengan perubahan iklim telah menjadi momok destabilisasi sistem keuangan yang sangat genting terhadap seluruh perekonomian. Ancaman ini telah mendorong semakin banyak pemangku kepentingan di bidang keuangan global untuk lebih mengintegrasikan penilaian perubahan iklim ke dalam proses sistem manajemen risiko.
Meningkatnya keterlibatan bank sentral dan otoritas makroprudensial, pada dasarnya telah memainkan peran sebagai koordinasi dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, dapat mempercepat proses ini.
Selain itu, pertimbangan perubahan iklim semakin membentuk tinjauan strategi kebijakan moneter dan manajemen cadangan bank sentral. Beberapa bank sentral juga telah melihat bagaimana kebijakan makroprudensial dapat membantu memitigasi risiko terkait perubahan iklim.
Di Asia, Jaringan Bank Sentral dan Pengawas untuk Penghijauan Sistem Keuangan, telah dibentuk sejak tahun 2017, yakni terdiri dari Bank Sentral Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang telah secara resmi mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Terlepas dari adanya ini, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan proaktif dari bank sentral untuk memberikan dukungan yang efektif bagi transisi ke ekonomi rendah karbon.
Data menunjukkan bahwa, berdasarkan laporan Global Carbon Project emisi karbon tercatat sebesar 40,5 GtCO2 pada 2022 karbon dioksida (GtCO2) pada 2022, Jumlahnya telah mengalami kenaikan 15,9 GtCO2 sejak 1959.
Sementara ditahun yang sama peningkatan emisi terbesar pada tahun 2022 berasal dari sektor pembangkitan listrik dan panas yang mengalami kenaikan emisi sebesar 1,8 persen. Cuaca ekstrem seperti kekeringan dan gelombang panas telah menjadi factor penyumbang yang signifikan.
Selama periode 1959-2022 emisi karbon tercatat mendominasi 90,37% berasal dari bahan bakar fosil dan industri yang tercatat sebesar sampai 36,6 GtCO2 pada 2022. Selama periode tersebut, porsi emisi karbon rata rata tercatat meningkat sekitar 0,69% per tahun.
Peran Penting Kebijakan Makroprudential
Peran Kebijakan Makroprudential tercatat akan signifikan. Kerangka kerja kebijakan yang efektif untuk memantau risiko sistemik merupakan elemen penting dari perangkat makroprudensial. Selain itu, di antara berbagai indikator risiko, stress test makroprudensial akan memainkan peran kunci.
Stress test akan mempertimbangkan interaksi antara situasi yang memburuk di sektor keuangan dan ekonomi riil. Untuk memperhitungkan risiko iklim sistemik dengan lebih baik, perlu mengintegrasikan dampak perubahan iklim ke dalam uji stres makro ini.
Beberapa studi penelitian sudah dilakukan. Misalnya, peneliti Vermeulen dari bank sentral Belanda telah menilai dampak pilihan skenario transisi pada sektor keuangan negara, menyimpulkan bahwa dampaknya akan signifikan (Vermeulen et al., 2018).
