BANGKALAN,KANALINDONESIA.COM: Pada kunjungan kali pertamanya di Kabupaten Bangkalan – Jatim, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN RI), Raja Juli Antoni menyerahkan ratusan sertifikat. Atau sekitar 500 sertifikat hak milik atas tanah masyarakat Bangkalan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Secara simbolis diserahkan kepada 10 orang pemilik sertifikat tanah bertempat di Gedung Serba Guna Rato Ebbhu Bangkalan.

“Pemberian sertifikat hak atas tanah warga tersebut merupakan kado istimewa dari Presiden Jokowi untuk masyarakat Bangkalan,” ucap Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Rabu, (6/12/2023

Lebih lanjut Raja Juli Antoni mengatakan pada saat ini pemerintah masih mempunyai tantangan karena banyak bidang tanah yang belum disertifikasi. Di Kabupaten Bangkalan sendiri jumlah bidang tanah yang sudah di sertifikasi sekitar 61,44 prosen atau sebanyak 355.449 dari total 578.573 bidang tanah.

Berkaitan dengan itu, Wamen ATR/BPN berharap kepada semua pihak ikut berpartisipasi menyelesaikan proses sertifikasi tanah tersebut. Karena sertifikat tanah itu penting dalam mengamankan tanah milik masyarakat.

Untuk itu, lanjutnya, perlu partisipasi dari pemerintah daerah, masyarakat dan media untuk mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat tanah. Selain itu, dia juga berpesan kepada masyarakat agar sertifikat yang asli di potocopy rangkap 3 dan ditaruh ditempat yang berbeda. Hal itu dimaksudkan sebagai tindakan prefentif jika seeaktu – waktu terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Seperti rumah terbakar dan sertifikat juga ikut terbakar. Potocopynya bisa dibawa ke kantor ATR/BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat yang baru sebagai pengganti.

“Kalau mau menyekolahkan sertifikatnya, jangan ke rentenir tetapi ke bank pemerintah ya, agar keamananya terjamin, ” pesannya.

Sementara itu, Pj. Bupati Bangkalan, Arief Moelya Edie dalam sambutanya ucapkan terimakasih kepada pihak ATR/BPN yang telah membantu sertifikasi tanah milik masyarakat lewat program PTSL.

“Saya berharap aset – aset milik pemda Bangkalan dan masyarakat yang belum keluar sertifikatnya, mohon dibantu, ” pungkasnya. (sumaryanto_kanalindonesia.com).