PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi pengelolaan data penanganan pelanggaran pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di hall hotel Amaris, Kamis(21/12/2023).

Selain dihadiri ketua Bawaslu Ponorogo, Bahrun Mustofa, rapat diikuti sejumlah peserta dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan kampanye yang diantaranya Kesbangpolinmas, Satpol PP, Kepolisian, KPU dan Panwascam seluruh Kabupaten Ponorogo serta sejumlah awak media.

“Kita butuh kordinasi dan pencerahan dari sejumlah pihak,”ucap kepala sekretariatan Bawaslu Ponorogo, Jaka Wardaya.

Senada dengan Jaka, Sulung Muna Rimbawan, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Ponorogo menyampaikan, dengan adanya kordinasi bersama sejumlah stakeholder diharapkan bisa membawa penyelenggaraan Pemilu 2024 yang adem, damai dan lancar.

Sulung menambahkan, “terkait iklan media kampanye, harapan kami hal itu menjadi perhatian bersama untuk saling mengingatkan,” tegasnya.

Selain itu Sulung menyampaikan terkait pemasangan APK yang sudah di SK kan juga harus menjadi perhatian bersama.

Sulung menambahkan, pada bulan Januari 2024 terdapat dua agenda dan pada bulan Februari satu kali agenda serentak terkait penertiban APK.

Sementara itu, Suprianto, dari Bakesbangpolinmas Ponorogo menyebutkan, harus adanya antisipasi terhadap gangguan -gangguan Pemilu yang diantaranya yaitu politisasi birokrasi, politik uang dan yang terkait dengan netralitas ASN dll.

“Diharapkan adanya pengawasan terhadap kemungkinan gangguan-gangguan penyelenggaraan Pemilu,”ucapnya.

Suprianto menyampaikan, survey di lapangan menunjukan bahwa politik uang masih luar biasa juga terkait kemungkinan adanya intimidasi politik.

“Membuat perencanaan pemantauan dan monitoring dalam jalanya pemilu supaya jujur, umum, bebas dan rahasia,” tegasnya.