SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Pada sidang lanjutannya, Guntual dan Tutik Rahayu mengajukan eksepsi atau bantahan dari dakwaan jaksa. Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini anggap bahwa dakwaan jaksa dinilai cacat formil.

Eksepsi tersebut disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum terdakwa dihadapan Ketua Majelis Hakim Darmanto di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (4/10/2021).

Adapun, inti eksepsi yang disampaikan yakni, perkara yang disangkakan adalah pidana khusus (Pidsus) namun, dalam surat panggilan kedua terdakwa menyoal karena yang bertandatangan Pidum (Pidana umum).

“Dalam tugas atau tupoksi sangat berbeda antara Pidsus dan Pidum. Kedua terdakwa tetap mempertanyakan tata kerja yang sudah diatur oleh Jaksa Agung pada Peraturan nomor 006. Atas keberatan kedua terdakwa Majelis Hakim akan mencatat guna dijadikan pertimbangan,” kata Rommel Sihole penasihat hukum kedua terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (4/10/2021).

Lebih lanjut, kedua terdakwa, menyoal saat penyidikan ditingkat kepolisian dan pelimpahan berkas di tingkat Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Hal lain, disampaikan, kedua terdakwa tidak mengakui, tidak pernah menerima atau tidak pernah mendengar isi surat dakwaan JPU dengan alasan sangat keberatan terhadap seluruh rangakaian proses hukum yang dianggap cacat formil.

“Cacat formil yakni, tindak pidana delik aduan atas pelanggaran UU ITE sudah diperbarui melalui Judicial Review. Tindak pidana delik aduan korban yang merasa dirugikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan (BAP), sebagaimana ketentuan KUHAP bahwa pelapornya hanya melalui surat tugas dan dianggap lengkap JPU. Perkara tindak pidsus JPU pra penuntutan dilakukan oleh Kepala Sesi Pidum Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sangat terlihat jelas bila perkara aquo tidak memenuhi azas legalitas dan mengandung cacat formil tetapi bisa dilimpahkan ke Pengadilan oleh karena saat penyelidikan di Kepolisian ia menjadi kepala sesi peneliti, pengendalian dan pra-penuntutan dilakukan Jaksa ilegal dan bodoh,Gatot haryono JPU Sidoarjo “, bebernya.

Hal lain, locus delicti sangat jelas berada di wilayah hukum Sidoarjo namun digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Surat keputusan MA nomor 100/KMA/SK/V/2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa perkaranya tidak memenuhi undang-undang berlaku sebagaimana KUHAP pasal 85. Yang berwenang memindah persidangan adalah Menteri Kehakiman.

Demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia dan Juncto 38 ayat (1) tentang badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu, kepolisian dan kejaksaan. KUHAP bab 1 pasal 1 menguraikan tentang kedudukan dan batasan kewenangan masing-masing penegak hukum yang dimaksud dalam Undang-undang yakni, penyidik dan penyidikan, JPU dan penuntutan, hakim dan peradilan harus mengikuti ketentuan demikian halnya, kedudukan pelapor tidak boleh diwakilkan harus korban langsung yang alami kerugian dari suatu peristiwa pidana yang di maksud saksi yang memenuhi syarat yaitu, saksi yang melihat langsung.Sehingga, dalam memproses perkara pidana yang akan menghukum seseorang harus memenuhi syarat formal dan memiliki bukti materiil.

Sedangkan, Penasehat Hukum kedua terdakwa, Romel dalam ekskepsi menyampaikan, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum.

Pihaknya, mempertanyakan keabsahan persidangan ini berkaitan dengan kompetensi perkara ini yang berdasarkan surat keputusan MA nomor 100/KMA/SK/V/ 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya, memeriksa perkara yang melibatkan kliennya.

Menurut Romel, dasar hukum pemeriksaan perkara ini belum memenuhi ketentuan hukum.

Hal lain, disampaikan, dalam bacaan dakwaan tanpa adanya terdakwa. Dikaitkan Undang Undang pasal 154 tentang hukum acara pidana, prinsip pemeriksaan terdakwa mengharuskan JPU menghadirkan terdakwa dipersidangan.

“Jika terdakwa dipanggil secara sah tidak datang disidang tanpa alasan yang sah pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan Majelis Hakim perintahkan guna memanggil sekali lagi, ungkapnya.

Untuk diketahui, Guntual dan Tutik Rahayu dijerat atas perkara tentang pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. Ady