BANDUNG, KANALINDONESIA.COM : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa berbagai kebijakan keras yang ia ambil selama hampir 11 bulan memimpin bukanlah demi popularitas, melainkan demi menyelamatkan masa depan Jawa Barat dari krisis lingkungan dan bencana berkepanjangan.
Dalam arahannya di hadapan jajaran kementerian, pengusaha perumahan, dan pemangku kepentingan pembangunan, Dedi secara terbuka mengakui bahwa banyak keputusannya memicu penolakan. Mulai dari penghentian study tour, penutupan tambang ilegal dan legal bermasalah, moratorium pembangunan perumahan, koreksi usulan UMSK, hingga efisiensi anggaran media pemerintah.
“Kalau saya mau cari popularitas, saya tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan yang dibenci orang,” tegas Dedi.
Ia menyebut akar persoalan pembangunan Jawa Barat terletak pada tata ruang yang rusak akibat pendekatan politik dan ekonomi semata, tanpa akal sehat dan pertimbangan lingkungan. Berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, Jawa Barat telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare ruang terbuka hijau yang berubah menjadi kawasan komersial, perumahan, pariwisata, dan industri.
Dampaknya nyata. Banjir besar melanda Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, hingga Bandung. Dedi mencontohkan normalisasi Sungai Cileungsi yang terhambat karena bantaran sungai sudah berubah menjadi kawasan perumahan berizin. Ia juga menyoroti banjir di kawasan perumahan yang kerap dijual dengan janji “bebas banjir”, namun saat bencana terjadi, pengembang justru menghilang tanpa tanggung jawab.
“Setiap banjir di kawasan perumahan, mana developer yang muncul bertanggung jawab? Tidak ada,” ujarnya.
Akibatnya, beban justru ditanggung pemerintah daerah karena APBD terkuras untuk membangun fasilitas umum yang seharusnya menjadi kewajiban pengembang. Mulai dari drainase, masjid, jalan, hingga sekolah, bahkan ketika fasenya belum diserahkan ke pemerintah.
Tak hanya perumahan, Dedi juga menyoroti kerusakan masif akibat tambang yang mengabaikan aspek lingkungan. Kawasan Galunggung, Ciremai, hingga Gunung Gede disebutnya mulai rusak parah. Ia menepis anggapan bahwa penutupan tambang akan menghentikan pembangunan. Faktanya, anggaran pembangunan jalan di Jawa Barat justru melonjak dari Rp400 miliar menjadi Rp3,7 triliun setelah tata kelola diperbaiki.
Dedi menegaskan, pembangunan harus rasional, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ia memilih “penyelamatan” ketimbang pertumbuhan semu yang berisiko menimbulkan bencana di masa depan.
Sebagai solusi, Pemprov Jawa Barat mendorong pembangunan rumah vertikal, khususnya di kawasan industri, agar tidak terus mengorbankan sawah dan lahan produktif. Konsep ini dinilai mampu menyelamatkan ratusan hektare lahan pangan sekaligus menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tubuh pembangunan tidak ada artinya kalau besok terjadi bencana,” tegas Dedi.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan komitmen untuk terus membenahi Jawa Barat, meski harus menghadapi kritik dan tekanan dari berbagai kepentingan.
“Pembangunan yang baik bukan yang cepat, tapi yang menyelamatkan,” pungkasnya. (Fey)
