Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL BANDUNG

Menteri PKP Dukung Kebijakan Gubernur Jabar, Kementerian Fokus Bangun Rusun Subsidi untuk Rakyat Kota

Menteri PKP Dukung Kebijakan Gubernur Jabar, Kementerian Fokus Bangun Rusun Subsidi untuk Rakyat Kota

BANDUNG, KANALINDONESIA.COM : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, masyarakat, dan dunia usaha.

Maruarar menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tidak bisa semata mengejar kuantitas, tetapi harus memperhatikan kualitas lingkungan dan keberlanjutan. Ia menilai Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai kontributor utama pembangunan nasional, sehingga kebijakan yang diambil harus berpihak pada rakyat tanpa mengorbankan alam.

Dalam paparannya, Maruarar juga menyoroti berbagai persoalan klasik sektor perumahan, mulai dari perizinan, pembiayaan, hingga keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan. Menurutnya, harga tanah yang semakin mahal dan ketersediaan lahan yang kian sempit menjadi tantangan serius bagi pemenuhan hunian layak di kota.

“Tahun ini fokus Kementerian PKP adalah pembangunan rumah susun subsidi secara masif bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan,” tegas Maruarar, Kamis (22/1/2026) di Gedung Pakuan Rumah dinas Gubernur Jabar. Program tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi konkret kebutuhan hunian rakyat kecil.

Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi, dipilih sebagai lokasi awal pembangunan rusun subsidi. Maruarar mengungkapkan pihaknya telah melakukan serangkaian pengecekan lapangan, mulai dari kawasan industri, lokasi perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar, hingga fasilitas ibadah. Seluruh fasilitas tersebut berada dalam jarak tempuh singkat, rata-rata hanya 10–15 menit dari lokasi rusun.

Ia juga memastikan program ini berjalan sesuai aturan dengan melakukan konsultasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Yang kami urus murni rumah susun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tidak di luar itu,” ujarnya.

Dengan konsep hunian terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas publik dan dekat dengan pusat kerja, Maruarar optimistis rusun subsidi dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terpaksa mengontrak karena ingin tinggal dekat tempat bekerja.

“Rumah subsidi untuk rakyat kecil harus layak, manusiawi, dan punya ekosistem yang baik. Itulah komitmen kami,” pungkasnya. (Fey)

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita