BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Pimpinan Masa Pemulihan Pasca Bencana, Kamis (19/2/2026).
Rapat ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah guna merumuskan langkah strategis pemulihan pascabencana tanah longsor di Desa Pasirlangu dan sekitarnya, wilayah Cisarua.
Dalam rapat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat memaparkan rekapitulasi penanganan bencana yang terjadi pada Sabtu dini hari, 24 Januari 2026.
Berdasarkan pembaruan data per 10 Februari 2026, tercatat sebanyak 158 jiwa terdampak langsung. Dari jumlah tersebut, 78 orang dinyatakan selamat, sementara 80 orang sempat dilaporkan hilang tertimbun material longsor. Dari total korban hilang itu, 62 orang telah berhasil dievakuasi dan teridentifikasi oleh tim gabungan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Duddy Prabowo menegaskan komitmen penuh kehadiran pemerintah sejak masa tanggap darurat.
“Sejak hari pertama tragedi terjadi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah hadir dan mengerahkan seluruh daya upaya dalam penanganan darurat. Mulai dari proses evakuasi korban, pendirian posko pengungsian dan posko kesehatan, pengoperasian dapur umum, hingga distribusi logistik untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi,” jelas Duddy.
Memasuki masa pemulihan, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, R. Eriska Hendrayana, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh intervensi lapangan, sekaligus memaparkan Rencana Aksi Pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi).
“Evaluasi komprehensif ini merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata pemerintah daerah agar pengerahan sumber daya dan penyaluran bantuan berjalan transparan, maksimal, serta tepat sasaran,” ungkap Eriska.
Lebih lanjut, Eriska menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan dua fokus prioritas utama pada masa pemulihan ini.
Pertama, normalisasi sistem pendidikan, guna memastikan anak-anak di wilayah terdampak tidak terputus akses belajarnya serta segera memperoleh layanan dan fasilitas pendidikan yang layak.
Kedua, relokasi hunian bagi warga yang rumahnya hancur atau berada di zona rawan, yang akan segera diawali dengan penyediaan dan pematangan lahan relokasi yang aman.
Selain dua prioritas tersebut, rapat pimpinan juga memastikan keberlanjutan penanganan lintas sektor, meliputi pemulihan kesehatan masyarakat termasuk layanan trauma healing serta pemulihan ekonomi warga, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan yang terdampak bencana.
Menutup rapat, Eriska kembali menegaskan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Dengan evaluasi yang transparan dan kolaborasi yang kuat, kami berharap masyarakat Cisarua yang terdampak dapat segera pulih, bangkit, dan wilayahnya terbangun menjadi lingkungan yang lebih baik serta lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan,” pungkasnya. (Fey)
