foto : sumber Humas Setwan DPRD Jatim
SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Inilah keputusan yang bikin para tenaga kesehatan (nakes) di Jatim saat resah.
Bagaimana tidak resah Pemprov Jatim akan memotong separuh lebih jasa pelayanan (jaspel). Alasannya apa lagi kalau bukan efesiensi anggaran. Tidak berhenti disini, Pemprov juga akan menghapus uang lauk pauk sebesar Rp 600 ribu per bulannya.
Salah satu nakes di Surabaya Mohammad Sanusi mengaku kaget dengan kabar tersebut. Baginya ini adalah kebijakan yang akan membuat pendapatannya berkurang drastis dari jasa pelayanan ini.
” Sebelum pemotongan tersebut saya menerima jaspel dalam satu tahun sebesar Rp 13 juta. Namun, oleh pemerintah dipotong sampai Rp 8 hingga 9 juta. Jadi jaspel yang saya terima selama satu tahun hanya Rp 4 juta,”ungkap Mohammad Sanusi salah satu nakes di Surabaya, Sabtu (7/3/2026).
Pria asal Madura ini mengatakan tak hanya itu, pemerintah juga menghapus uang lauk pauk yang diterimanya. Meski kecewa dengan pemotongan itu, namun dia dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan kesehatan.
“Kami tidak mungkinlah mogok kerja karena pekerjaan kami berkaitan urusan kemanusiaan. Tapi setidaknya pemprov melihat tugas kami yang berat yang tentunya ingin mendapat perhatian yang layak”jelasnya.
Selain Iksan, nakes lainnya yaitu Lusinawati mengatakan dirinya harus menerima kenyataan bahwa kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan para nakes yang setiap hari bekerja menyelamatkan nyawa pasien.
“Harusnya pemprov memilah yang mana yang harus dipotong. Bukan malah kesejahteraan kami yang berjibaku menyelamatkan nyawa manusia juga terkena dampaknya,” jelasnya.
Wanita asal Sidoarjo ini mengatakan hal serupa juga dialami para ASN di Jatim.
“Para ASN dipotong untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) nya dipotong mulai Rp 500 hingga Rp 1 jt per bulannya. Tergantung golongannya. Jelas miris sekali mengingat sekarang ini kebutuhan hidup bertambah terus,” jelasnya.
Terpisah,anggota komisi A DPRD Jatim Sumardi mengaku menerima aduan dari para nakes di Jatim.
Politisi Golkar ini mengaku setiap turun ke daerah,para nakes selalu mengeluhkan pemotongan tersebut.
“Tugas para nakes ini berat sekali dan harus siap sedia 24 jam sehingga sudah selayaknya kesejahteraan mereka tak di potong oleh pemprov,”ungkap sekretaria Depidar SOKSI Jatim ini.
Sumardi mengatakan pihaknya minta pemprov Jatim untuk mengkaji ulang pemotongan hak-hak nakes tersebut dengan dalih efisiensi anggaran.
“Okelah efisiensi, namun jangan dihantam rata urusan kesejahteraan. Nakes itu kerjanya berat jadi sudah selayaknya menerima hak yang sesuai,”tandasnya.
Sekedar diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran negara yang besar (total mencapai ratusan triliun rupiah) untuk tahun anggaran 2025 guna mendukung program prioritas, namun kebijakan ini diarahkan untuk tidak memotong belanja pegawai (gaji/tunjangan) dan bantuan sosial.
Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemotongan anggaran Kemenkes tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak menyentuh kesejahteraan nakes. Nang
