BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dedi, melontarkan pesan tegas kepada kalangan mahasiswa agar tidak terjebak menjadi generasi yang hanya sibuk menikmati media sosial tanpa memiliki daya kritis terhadap persoalan daerah.
Pesan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) di Gedung PGRI Kabupaten Bandung Barat, Kamis (8/5/2026), yang diikuti puluhan mahasiswa dari organisasi Kembara (Keluarga Mahasiswa Bandung Barat).
Dalam forum yang berlangsung interaktif tersebut, Asep Dedi menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan sebagai alat kontrol sosial dan pengawasan kebijakan publik, bukan sekadar ruang hiburan digital.
“Mahasiswa jangan hanya jadi penonton di media sosial. Teknologi informasi harus dijadikan ruang untuk mengkritisi isu daerah maupun nasional secara cerdas dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, derasnya arus digitalisasi saat ini menjadi tantangan serius bagi generasi muda. Di tengah banjir informasi dan maraknya disinformasi di media sosial, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan literasi digital sekaligus keberanian menyuarakan kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
Asep Dedi menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change yang mampu mengawal kebijakan publik melalui ruang digital. Karena itu, ia mendorong generasi muda Bandung Barat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, teknologi, hingga penguatan soft skill agar tidak hanya menjadi konsumen informasi.
“Era digital tidak bisa dihindari. Mahasiswa harus naik kelas, bukan cuma menerima informasi, tapi juga mampu memproduksi informasi yang edukatif, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Diskusi P3D tersebut berlangsung dinamis. Para mahasiswa aktif mempertanyakan berbagai persoalan, mulai dari digitalisasi pelayanan publik di Bandung Barat hingga peran media sosial dalam mengawal transparansi pemerintahan daerah.
Ketua Umum DPP Kembara yang hadir dalam kegiatan itu menyebut materi yang disampaikan DPRD KBB sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini. Ia mengakui masih banyak mahasiswa yang aktif bermedia sosial namun belum memahami bagaimana memanfaatkan platform digital untuk pengawasan kebijakan pemerintah.
“Kami jadi mendapat perspektif baru bahwa ruang digital bisa menjadi alat perjuangan mahasiswa untuk mengawal kebijakan daerah secara sehat dan konstruktif,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung sekitar dua jam itu ditutup dengan sesi dialog terbuka antara mahasiswa dan DPRD KBB. Asep Dedi berharap forum serupa dapat terus digelar secara berkala agar tercipta sinergi kuat antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, kritis, dan akuntabel di Bandung Barat. (Fey)
