BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan investigasi pencari fakta untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik kepegawaian yang menyeret Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berinisial RW.
Langkah ini diambil menyusul isu dugaan perselingkuhan yang ramai beredar di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, Sabtu (16/5/2026) menyampaikan pernyataan tegas bahwa pihaknya tidak akan membiarkan persoalan ini menjadi bola liar yang terus merusak citra pemerintahan daerah.
“Komisi I saat ini terus melakukan investigasi dengan meminta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang,” tegas Sandi.
Menurutnya, apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran kode etik maupun disiplin aparatur sipil negara, maka Inspektorat Kabupaten Bandung Barat harus berani mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Sandi menegaskan, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi perkara yang telah menjadi perhatian publik.
“Kalau memang terbukti, Inspektorat harus bertindak. Jangan ada kesan tebang pilih atau perlindungan terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.
Saat ini, kasus tersebut diketahui telah ditangani oleh Irbansus (Inspektur Pembantu Khusus) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Meski demikian, Komisi I DPRD KBB mendesak agar proses pemeriksaan diselesaikan secara cepat, objektif, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan perselingkuhan yang menyeret Kepala BKPSDM disebut-sebut mulai mengerucut pada sejumlah fakta yang sedang didalami lebih lanjut oleh pihak terkait.
Komisi I DPRD KBB memastikan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini hingga tuntas, demi menjaga integritas birokrasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (Fey)
