BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandi Supyandi, menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes), serta dukungan fasilitas kesehatan yang memadai.
Menurut Sandi, para nakes merupakan garda terdepan yang setiap hari menghadapi tekanan tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan, kepastian kerja, dan penghasilan yang layak.
“Tenaga medis dan tenaga kesehatan ini adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Ketika masyarakat berharap pelayanan cepat, responsif, dan humanis, maka negara dan pemerintah daerah juga harus hadir memastikan para pekerjanya mendapatkan dukungan kesejahteraan yang layak,” ujar Sandi, Selasa (19/5/2026).
Pendapatan Nakes Menurun
Sandi mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat bersama Bagian Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat pada 18 Mei 2026, banyak tenaga kesehatan menyampaikan kekhawatiran terkait perubahan skema penganggaran.
Sebelumnya, mereka menerima penghasilan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rata-rata sekitar Rp2,5 juta per bulan. Namun setelah beralih ke skema PPPK Paruh Waktu, penghasilan yang diterima turun menjadi sekitar Rp2 juta.
Menurutnya, penurunan pendapatan tersebut tentu berdampak langsung terhadap kesejahteraan para nakes yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Komisi I DPRD KBB, kata Sandi, mendukung langkah pemerintah dalam menata sistem kepegawaian nasional melalui skema PPPK Paruh Waktu. Meski demikian, implementasinya harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Ia mengingatkan, reformasi birokrasi tidak boleh justru menurunkan semangat kerja tenaga kesehatan akibat ketidakseimbangan antara beban kerja dan penghargaan yang diterima.
Soroti Fasilitas dan Penataan Ruangan RSUD Cililin
Selain kesejahteraan tenaga kesehatan, Sandi juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk di RSUD Cililin.
Menurutnya, fasilitas kesehatan harus terus dibenahi agar mampu menunjang pelayanan yang cepat dan optimal bagi masyarakat. Ia menilai penataan ruangan di RSUD Cililin juga perlu mendapat perhatian serius, mengingat masih terdapat sejumlah ruangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Fasilitas kesehatan harus memadai dan penataan ruangan harus lebih baik lagi. Di RSUD Cililin masih ada banyak ruangan kosong yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi Pelayanan Harus Adil
Menanggapi sorotan publik terhadap pelayanan rumah sakit, Sandi mengajak semua pihak untuk melihat persoalan secara objektif dan tidak serta-merta menyalahkan tenaga medis.
Menurutnya, masih banyak tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung Barat yang bekerja dengan dedikasi tinggi meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan perubahan sistem kepegawaian.
“Evaluasi pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh dan konstruktif, bukan hanya mencari siapa yang salah,” ujarnya.
DPRD Akan Dorong Kebijakan yang Lebih Berpihak
Sandi menegaskan, Komisi I DPRD KBB akan terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kesehatan, termasuk melalui evaluasi skema penganggaran, peningkatan insentif, penguatan perlindungan kerja, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kelengkapan fasilitas rumah sakit, dan kesejahteraan para tenaga medis.
“Jika tenaga kesehatan merasa aman dan sejahtera, serta didukung fasilitas yang memadai, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal, manusiawi, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Fey)
