BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Persoalan penahanan ijazah siswa oleh pihak SMK Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Haji Ghofur, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, hingga kini belum menemukan titik terang. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena berdampak langsung terhadap masa depan puluhan alumni yang seharusnya dapat melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lebih dari 30 alumni SMK Tunas Bangsa hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan ijazah asli maupun fotokopi legalisir. Akibatnya, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan kuliah, mengikuti seleksi pekerjaan, maupun berbagai kebutuhan lain yang mensyaratkan dokumen kelulusan resmi.
Situasi ini menimbulkan keresahan mendalam di kalangan siswa dan orang tua. Mereka merasa hak pendidikan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun justru terhambat karena dokumen penting yang menjadi bukti kelulusan belum bisa diakses.
Ironisnya, meski persoalan ini telah menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan berbagai media, termasuk Kanalindonesia.com, respons dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai buta dan belum terlihat. Kasus yang menyangkut masa depan generasi muda tersebut bahkan telah menjadi perbincangan luas di masyarakat dan viral di media sosial.
Sejumlah warga, Rabu (3/6/2026) menilai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkesan lamban dan kurang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang sedang menimpa para alumni. Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah daerah terhadap warga yang tengah menghadapi kesulitan mendapatkan hak dasarnya sebagai lulusan sekolah.
“Anak-anak kami tidak bisa melamar pekerjaan, tidak bisa daftar kuliah, bahkan untuk mengurus administrasi tertentu pun terkendala karena tidak memiliki ijazah. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah,” ungkap salah seorang wali murid.
Masyarakat juga menyoroti sikap Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang hingga kini dinilai belum memberikan tanggapan terbuka terkait persoalan tersebut. Padahal, kasus penahanan ijazah telah menjadi perhatian publik selama hampir dua pekan dan terus mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Meski secara kewenangan pendidikan menengah berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, banyak pihak menilai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak seharusnya tinggal diam. Sebagai kepala daerah, Bupati dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi di wilayahnya, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut hak pendidikan dan masa depan generasi muda Bandung Barat.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah setidaknya dapat berperan sebagai mediator antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta para siswa dan orang tua. Langkah cepat dan koordinasi lintas instansi dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan merugikan para lulusan.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya hak pendidikan. Di tengah berbagai slogan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas generasi muda, masyarakat menunggu tindakan konkret, bukan sekadar retorika.
Para alumni dan orang tua kini hanya berharap satu hal sederhana: ijazah yang merupakan hak mereka dapat segera diterima. Sebab setiap hari keterlambatan penyelesaian masalah ini berarti semakin banyak peluang pendidikan dan pekerjaan yang hilang bagi generasi muda Kabupaten Bandung Barat.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk tidak sekadar menjadi penonton. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan rakyat menjadi ukuran sejauh mana keberpihakan pemimpin daerah terhadap masa depan warganya sendiri.
