BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menyoroti pengelolaan sejumlah anggaran desa yang dinilai belum transparan. Berbagai program yang dibiayai melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), hingga bantuan lainnya menjadi bahan pertanyaan publik karena dianggap belum memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat.
Berdasarkan keterangan salah seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (15/6/2026), anggaran operasional pemerintah desa sebesar 3 persen dari pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 diduga tidak sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Menurut sumber tersebut, dana operasional yang mencapai Rp33,4 juta pada 2024 dan Rp42 juta pada 2025 semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan kerawanan sosial maupun kegiatan seremonial desa. Namun, masyarakat mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran tersebut karena dinilai kurang terbuka.
Selain itu, program rehabilitasi kantor desa juga menjadi perhatian warga. Pada Tahun Anggaran 2024, rehabilitasi kantor desa tercatat menelan anggaran sebesar Rp113,3 juta yang meliputi penyekatan ruang perangkat desa dan penataan taman di depan kantor desa. Sementara pada Tahun Anggaran 2025 kembali dianggarkan sekitar Rp140 juta untuk rehabilitasi kantor desa dan pemasangan billboard desa.
“Jika melihat kondisi fisik bangunan saat ini, masyarakat menilai kualitas hasil pekerjaan belum mencerminkan besarnya anggaran yang telah digelontorkan selama dua tahun terakhir,” ujar sumber tersebut.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan tahun 2024 senilai Rp222,7 juta juga dipertanyakan. Berdasarkan informasi yang diterima warga, realisasi program tersebut berupa pengadaan enam ekor sapi serta rehabilitasi kandang. Namun, masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan informasi rinci mengenai harga pembelian, bobot ternak, maupun hasil pengelolaan dan penjualan sapi tersebut.
Program ketahanan pangan sektor pertanian yang disebut bernilai sekitar Rp38 juta pada tahun yang sama juga dinilai minim publikasi. Hingga saat ini, sebagian warga mengaku belum mengetahui hasil maupun manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat dari program tersebut.
Sorotan juga diarahkan pada pengadaan website desa yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp25 juta serta kegiatan instalasi komunikasi yang mencapai Rp12 juta. Masyarakat berharap pemerintah desa dapat menjelaskan secara terbuka bentuk, fungsi, serta manfaat dari program-program tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, warga mempertanyakan belanja sarana dan prasarana kantor desa yang pada Tahun Anggaran 2024 mencapai puluhan juta rupiah dari berbagai sumber pendanaan. Menurut mereka, keberadaan aset-aset yang dibeli melalui anggaran tersebut belum sepenuhnya diketahui masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan, pada tahun berikutnya kembali dianggarkan pengadaan meja, kursi, komputer dan fasilitas kantor lainnya. Masyarakat ingin mengetahui secara rinci aset apa saja yang sudah dibeli dan mengapa harus kembali dianggarkan setiap tahun,” kata sumber tersebut.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti besaran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang dimiliki Desa Cikole. Dengan banyaknya destinasi wisata, kafe, restoran, kios usaha hingga aktivitas ekonomi lainnya, sebagian warga menilai PAD sebesar Rp35 juta pada 2024 dan Rp40 juta pada 2025 perlu dijelaskan secara lebih rinci kepada publik.
