BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Dinamika internal yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi perhatian kalangan pelaku usaha. Polemik yang mencuat menyusul diterbitkannya Surat Edaran Nomor SE/022/DP/V/2026 mengenai pembekuan kepengurusan hasil SK Pergantian Antar Waktu (PAW) KADIN Jawa Barat Nomor SKep/0107/DP/II/2025 dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dunia usaha di Kabupaten Bandung Barat.
Pengusaha lokal Bandung Barat, Bob Sopyan, Rabu (5/8/2026) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, konflik organisasi yang berlarut-larut dapat memunculkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan mengurangi kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Bandung Barat.
“Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan sesuai mekanisme organisasi. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan konflik yang berkepanjangan. Jika kondisi ini terus berlangsung, kepercayaan investor dapat menurun dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat melalui melambatnya pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya peluang kerja,” ujar Bob.
Ia menegaskan, KADIN selama ini memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, stabilitas organisasi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat.
Menurut Bob, investor umumnya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, stabilitas kelembagaan, serta hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan pemerintah sebelum memutuskan menanamkan investasi di suatu daerah.
Apabila organisasi pengusaha di tingkat daerah mengalami konflik berkepanjangan, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi di Kabupaten Bandung Barat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa terganggunya hubungan antara KADIN dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berpotensi memengaruhi berbagai program kolaborasi yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang paling dirugikan bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga masyarakat. Jika investasi melambat, peluang kerja berkurang, roda ekonomi tidak bergerak maksimal, dan pembangunan daerah ikut terdampak,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, Bob Sopyan meminta seluruh pihak menghormati mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KADIN.
Ia juga mendorong agar polemik kepengurusan diselesaikan melalui jalur organisasi yang sah demi menjaga kredibilitas KADIN sebagai representasi dunia usaha.
Selain itu, Bob berharap KADIN Indonesia dan KADIN Jawa Barat dapat segera mengambil langkah penyelesaian yang objektif, sehingga kepastian organisasi dapat kembali terwujud dan kepercayaan dunia usaha terhadap Kabupaten Bandung Barat tetap terjaga.
Menurutnya, penyelesaian yang cepat dan sesuai aturan menjadi kunci untuk mengembalikan kondusivitas organisasi, menjaga kepercayaan investor, serta memastikan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha tetap berjalan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.
