JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pembagian kuota haji tambahan yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah dituangkan dalam hasil penyidikan.
Penegasan tersebut disampaikan KPK untuk menjawab klaim Yaqut yang mempertanyakan letak kerugian negara dalam perkara tersebut. KPK menyatakan hasil penyidikan telah melalui proses pemeriksaan dan koordinasi dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berkas perkara dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum KPK.
“Kita sudah bisa buktikan di materi penyidikan yang sudah berjalan, dan terbukti dari hasil proses penyidikan yang kita lakukan, koordinasi dengan auditor BPK, sampai kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan dan kemudian diserahkan berkasnya ke penuntut umum, itu dinyatakan lengkap,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Menurut Taufik, dinyatakannya berkas perkara lengkap menunjukkan perkara tersebut telah diverifikasi oleh jaksa penuntut umum dan dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.
“Artinya sudah diverifikasi oleh penuntut umum bahwa itu perkara layak untuk diteruskan ke tahap persidangan,” ujarnya.
KPK Persilakan Klaim Yaqut Diuji di Persidangan
Taufik menanggapi pernyataan pihak Yaqut yang menyebut tidak ada penerimaan maupun kerugian negara dalam perkara tersebut.
KPK mempersilakan seluruh keberatan tersebut disampaikan dalam proses persidangan. Namun, lembaga antirasuah itu menegaskan penyidik telah menuangkan hasil penyidikan dan temuan terkait perkara tersebut dalam berkas perkara.
“Jadi silakan, kalau memang ada anggapan-anggapan, tidak ada penerimaan atau tidak ada KN, tetapi kita sudah tuangkan semua dalam suatu berkas perkara yang kemudian sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum KPK,” kata Taufik.
Perkara tersebut kini memasuki tahap persidangan setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap.
Yaqut Keberatan atas Dakwaan Jaksa
Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas melalui kuasa hukumnya mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji khusus tambahan.
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menilai surat dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur karena, menurut pihaknya, mengabaikan kewenangan atributif Yaqut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Mellisa juga menyatakan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 merupakan keputusan operasional yang merupakan turunan dari nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada 8 Januari 2024.
Dalam nota kesepahaman tersebut, menurut Mellisa, terdapat tambahan 20.000 kuota haji yang dibagi menjadi 10.000 kuota untuk jemaah haji reguler dan 10.000 kuota untuk jemaah haji khusus.
Pembagian 50:50 tersebut, kata Mellisa, dilakukan dengan pertimbangan teknis dan keselamatan jemaah.
Kuasa Hukum Sebut Dana Haji Khusus Bukan APBN
Pihak Yaqut juga mempersoalkan konstruksi kerugian negara dalam perkara tersebut.
Mellisa mengatakan dana yang berkaitan dengan haji khusus berasal dari jemaah dan perusahaan penyelenggara perjalanan haji, sehingga menurutnya bukan berasal dari APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan.
“Dana yang berasal dari jemaah dan perusahaan travel swasta murni merupakan sirkulasi keuangan masyarakat atau swasta yang tidak bersumber dari APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan,” kata Mellisa.
Menurut dia, apabila terdapat dugaan penerimaan uang dari pihak swasta yang dikaitkan dengan kewenangan jabatan, maka konstruksi hukumnya semestinya masuk dalam dugaan suap atau gratifikasi.
