JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tim pendahulu ke wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di Lampung dan Banten serta menyiapkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar jika kondisi memburuk.
Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan erupsi dari waktu ke waktu. BNPB mengirimkan 10 personel sebagai tim pendahulu untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan dampak erupsi terhadap masyarakat.
“BNPB sudah mengirimkan tim pendahulu ke daerah bencana. Tahap pertama kami mengirimkan 10 personel. Mereka akan memantau secara langsung situasi di lapangan terkait erupsi Gunung Anak Krakatau maupun dampaknya kepada masyarakat,” kata Suharyanto.
Suharyanto menjelaskan, pemerintah memantau kondisi wilayah terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan sementara dari pemerintah daerah, belum ada korban jiwa akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Tiga Kabupaten dan 15 Kecamatan Terdampak
Menurut Suharyanto, wilayah yang menjadi perhatian pemerintah mencakup tiga kabupaten, yakni Lampung Selatan, Pandeglang, dan Tanggamus. Ketiga wilayah tersebut mencakup 15 kecamatan yang berada di kawasan pesisir dan berpotensi terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik.
Di Kabupaten Pandeglang, wilayah yang masuk pemantauan meliputi Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Sementara di Kabupaten Tanggamus, pemerintah memantau Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung.
Adapun wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang masuk dalam pemantauan pemerintah antara lain Punduh Pedada, Rajabasa, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, dan Sidomulyo.
“Tadi kami sudah melakukan video conference dengan para kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah. Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara. Untuk dampak secara fisik dan kerusakan, pendataan masih terus dilakukan,” ujarnya.
BNPB juga mencatat paparan abu vulkanik telah mencapai sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Pemerintah terus memantau perubahan sebaran abu karena arah dan intensitasnya dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer.
BNPB Cek Kesiapan Jalur Evakuasi dan Logistik
Selain mengirimkan tim ke lapangan, BNPB memeriksa kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di wilayah terdampak.
Pemeriksaan mencakup peralatan pemantauan, sistem peringatan dini, sirene, jalur evakuasi, serta rencana kontingensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. BNPB juga mengecek ketersediaan kebutuhan dasar dan logistik untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan dampak.
Suharyanto mengatakan pemerintah pusat belum menerima permintaan penetapan status kedaruratan dari pemerintah daerah terdampak.
“Belum ada satu pun pemerintah kabupaten maupun provinsi, baik Banten maupun Lampung, yang menetapkan status kedaruratan untuk meminta bantuan pemerintah pusat melalui BNPB turun ke lapangan,” kata Suharyanto.
Meski belum ada penetapan status kedaruratan, BNPB tetap menyiagakan personel dan sumber daya untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
BNPB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik, terutama di wilayah yang mengalami paparan abu.
Menurut Berton, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe. Pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaan operasi dengan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi syarat.
“Hari ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Pesawat sudah siap di Pondok Cabe dan operasi akan dilaksanakan sampai malam,” ujar Suharyanto.
