BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Konstelasi politik di DPRD Kabupaten Bandung Barat terkait desakan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir kembali berubah.
Jika sebelumnya muncul informasi bahwa Fraksi NasDem tidak ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat dukungan pergantian Sekda, Ketua DPC NasDem Kabupaten Bandung Barat Bintang Pamungkas memberikan klarifikasi.
Bintang menegaskan bahwa dirinya telah ikut menandatangani kesepakatan bersama pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung Bintang Pamungkas pada Selasa (8/9/2026), sekaligus meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut NasDem tidak terlibat dalam penandatanganan surat desakan tersebut.
Dengan demikian, dukungan terhadap pergantian Sekda KBB Ade Zakir kini disebut telah ditandatangani oleh delapan fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Kedelapan fraksi tersebut yakni PAN, Golkar, PKB, PKS, Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, dan Demokrat.
Seluruh dukungan itu dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat, serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Surat tersebut menjadi salah satu bentuk sikap politik DPRD KBB di tengah semakin kuatnya tuntutan evaluasi terhadap posisi Ade Zakir sebagai Sekda sekaligus Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat.
Sebelumnya, desakan pergantian Sekda juga mengemuka dalam aksi Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu. Kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tersebut menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap posisi Sekda.
Kini, tuntutan tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh fraksi DPRD KBB.
Dalam surat bertanggal 7 September 2026 itu, pimpinan DPRD bersama para ketua fraksi menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat serta mendorong adanya pergantian Sekda Kabupaten Bandung Barat.
Dukungan tersebut dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPRD serta kepentingan menjaga efektivitas roda pemerintahan, pelayanan publik, dan kondusivitas daerah.
Klarifikasi dari Bintang Pamungkas membuat peta dukungan di DPRD KBB semakin terang. Tidak lagi hanya tujuh fraksi, tetapi delapan fraksi tercatat menyatakan sikap melalui surat bersama tersebut.
Artinya, mayoritas bahkan seluruh fraksi yang ada di DPRD KBB kini berada dalam satu barisan dalam mendorong adanya evaluasi terhadap jabatan Sekda Ade Zakir.
Meski demikian, keputusan mengenai pergantian Sekda bukan berada di tangan DPRD semata. Surat tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pihak eksekutif dan pemerintah di atasnya untuk mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat, hingga Menteri Dalam Negeri kini menjadi pihak yang menerima sikap resmi tersebut.
Publik Bandung Barat pun menanti respons pemerintah terhadap desakan yang telah memperoleh dukungan penuh dari delapan fraksi DPRD KBB.
Perhatian selanjutnya akan tertuju pada langkah Bupati Bandung Barat dalam merespons surat tersebut, termasuk apakah akan dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja dan posisi Ade Zakir sebagai Sekda KBB.
Dengan masuknya NasDem dalam barisan penandatangan, isu pergantian Sekda kini memasuki babak baru. Desakan yang sebelumnya berkembang dari masyarakat telah memperoleh legitimasi politik melalui sikap resmi seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bandung Barat.
