BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Muhammad Mahdi tengah menjadi sorotan. Kritik terhadap kinerja pimpinan dewan tersebut mencuat setelah massa Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Senin (7/9/2026).
Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai kritik terhadap kepemimpinan Mahdi. Massa bahkan meneriakkan desakan agar politisi PKS itu turun dari jabatannya sebagai Ketua DPRD KBB.
Sejumlah peserta aksi juga melontarkan sindiran keras kepada Mahdi, termasuk menyebutnya dengan istilah “Gede Wadul”. Teriakan tersebut muncul ketika Mahdi mencoba menemui massa dari atas mobil komando untuk memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.
Situasi sempat memanas. Massa meminta Mahdi turun dari mobil komando sehingga penjelasan yang hendak disampaikannya tidak sepenuhnya dapat diterima oleh para demonstran. Mahdi kemudian turun dan menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan massa.
Sorotan terhadap Mahdi tidak hanya berkaitan dengan aksi tersebut. Sejumlah pihak dalam aksi juga mempertanyakan kapasitas dan pengalaman Mahdi dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD.
Mahdi merupakan anggota DPRD KBB periode 2024–2029 dan kini tercatat sebagai Ketua DPRD. Ia juga memimpin Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD KBB.
Kritik massa antara lain mempertanyakan kemampuan pimpinan dewan dalam menjalankan fungsi kelembagaan, termasuk koordinasi, pembahasan kebijakan serta pengawalan proses anggaran daerah.
Namun, penilaian bahwa Mahdi tidak mampu menjalankan tugas tersebut merupakan kritik dan tudingan dari pihak yang menyampaikan aspirasi, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen.
Di sisi lain, Mahdi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap diterima. Terkait desakan agar dirinya mundur, ia menyebut keputusan mengenai posisi Ketua DPRD merupakan ranah partai politik yang menugaskannya.
“Semua aspirasi masyarakat kita terima,” ujar Mahdi, seraya menyebut persoalan tersebut perlu dibicarakan dengan Bupati Bandung Barat.
Mahdi juga menegaskan bahwa evaluasi maupun pergantian pimpinan DPRD bukan keputusan yang dapat ditentukan melalui aksi massa, melainkan mengikuti mekanisme internal partai.
Gelombang kritik tersebut kini menjadi catatan tersendiri bagi DPRD KBB. Di tengah tuntutan masyarakat agar lembaga legislatif bekerja lebih efektif dan responsif, kepemimpinan Mahdi akan terus menjadi perhatian publik.
