SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Setelah beberapa kali tidak digedog pada 10 November, APBD Jatim 2023 akhirnya kembali ke tradisi awal yaitu . Disahkan tepat pada hari Pahlawan.
Bertempat di Gedung DPRD Jatim, APBD Jatim dinyatakan disahkan setelah 9 Fraksi menyatakan setuju RAPBD Jatim 2023 disahkan menjadi APBD Jatim. selanjutnya dikirim ke Kemendagri untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan.
Pengesahan ini dilakukan melalui proses Sidang Paripurna DPRD Jatim yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Akhmad Iskandar, dihadiri Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua lainnya, yakni Anik Maslachah dan Sahat Tua Simanjuntak serta dihadiri langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono
Ada catatan menarik dari Fraksi Gerindra yang dari awal sudah garang dan menguliti kerja Sekdaprov Adhy Karyono yang disebut Fraksi Gerindra sangat Sembrono, dan tak paham tata aturan penyusunan APBD.
Melalui Juru Bicaranya Prof Dr Noer Sutjipto, Fraksi Gerindra menyebut pola penganggaran R-APBD Jatim 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengambarkan adanya ketidakcakapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah.
“Beberapa catatan Fraksi Gerindra hasil rangkuman dari perjalanan panjang pembahasan R-APBD Jatim 2023 yang kami anggap kurang tertib hukum dan kurang transparan,” sebut Noer Sutjipto dalam paripurna pandangan akhir fraksi, Kamis (10/11/2022).
Misalnya Terkait Pengeluaran Pembiayaan untuk Penambahan Investasi Daerah terhadap usulan anggaran Penyertaan Modal pada Rancangan APBD tahun 2023 untuk PT. Askrida sebesar 3 milyar rupiah tanpa didasari peraturan daerah. Kemudian perubahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2022 dari Rp 1,6 Triliun berubah menjadi RP 1,9 Triliun. “Karenanya Soal penyertaan modal, Fraksi Gerindra tidak menyetujui penempatannya pada APBD tahun 2023 dan Soal SILPA ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami,” tegas Noer Sutjipto.
Begitu juga soal rencana penyertaan modal sebesar 30 milyar rupiah ke PT. Air Bersih yang diajukan TAPD pasca pembahasan pada tingkat komisi alias ujug-ujug. DPRD Jatim tidak tahu analisis investasinya seperti apa, dan sejauhmana pemanfaatan modal sebesar Rp 30 milyar rupiah dalam kaitannya proyek KPBU-SPAM Umbulan. “Kami tidak menyetujui penyertaan modal pada PT Air Bersih,” tegasnya lagi.
Hal-hal tersebut muncul karena ketidakpiawaian TAPD khususnya soal perencanaan, penganggaran, dan bidang hukum. Terutama dalam menterjemahkan kebijakan Gubernur yang penuh dan banyak inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Rancangan APBD sebagai dokumen resmi pemerintah menjadi tidak bermakna karena kinerja TAPD yang tidak bisa memaknai seutuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan. “Untuk itu Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Saudara Gubernur melakukan evaluasi atas kinerja TAPD,” jelas Noer Sutjipto
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Fawit ditenui usai Paripurna menjelaskan mengapa fraksinya menyetujui meski dalam proses pembahasan bersikap kritis dan garang, Menurut politisi yang akrab disapa Gus Fawait ini, hal ini adalah semata mata ingin membantu Gubernur agar APBD berjalan tepat sesuai program yang diharapkan. Selain itu juga pertimbangan atas kondisi yang diperkirakan bisa saja terjadi krisis ekonomi global tahun 2023, jika fraksinya menolak ini bisa menjadi beban masyarakat.
