SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Hoaks masih terus bermunculan. Mulai dari kabar give away dari Raffi Ahmad di Facebook, proses mematikan sapi dengan cara ditembak yang disinyalir terjadi di RPH Surabaya, hingga info Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan mundur dan diganti Anies Baswedan. Rangkaian catatan ini, kata Riesta Ayu Oktarina, pemerhati media dari Stikosa AWS, jadi catatan suram dunia digital apalagi menjelang Pilkada 2024.
“Catatan kami, sebaran ini kuat di media sosial. Sementara banyak pengguna internet saat ini lebih suka mencari informasi di media sosial, bukan media pemberitaan,” kata Riesta yang juga tercatat sebagai dosen komunikasi di Stikosa AWS ini, Kamis (10/10/2024).
Langkah keliru, karena mencari informasi yang tidak terverifikasi, kerap diikuti tindak sebar ulang karena referensi pengguna yang terbatas.
“Dulu ada kampanye hati-hati menyebar informasi di media sosial. Tapi kebiasaan re-share itu masih kuat. Akibatnya info hoaks juga tersebar cepat,” katanya.
Diakui, media sosial memang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Platform seperti Facebook, Instgram, X, Tiktok dan WhatsApp memiliki fitur berbagi yang memudahkan pengguna menyebarkan informasi tanpa verifikasi, sehingga hoaks dapat tersebar dalam hitungan detik ke banyak orang. Di sisi lain, pengguna media sosial tak selalu memiliki literasi digital yang baik.
“Banyak pengguna media sosial masih kurang memahami bagaimana memverifikasi kebenaran informasi. Mereka cenderung mempercayai dan membagikan informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa mengecek sumber atau kredibilitas informasi tersebut,” jelas Riesta.
Kondisi ini, lanjut dia, diperburuk dengan algoritma platform media sosial sering kali memperkuat informasi yang mendapatkan banyak interaksi, tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar atau salah. Hal ini menyebabkan hoaks yang bersifat sensasional atau memicu emosi lebih mudah viral dibandingkan berita yang benar dan netral.
Lebih lanjut, Kaprodi Ilmu Komunikasi Stikosa AWS ini juga menggaris bawahi aspek emosional manusia. Katanya, informasi yang menimbulkan emosi kuat, seperti ketakutan, kemarahan, atau harapan, lebih mungkin untuk dibagikan.
“Hoaks sering kali dirancang untuk memanfaatkan emosi ini, sehingga orang terpicu untuk menyebarkannya tanpa berpikir kritis terlebih dahulu,” kata dia.
Dalam konteks makro, hoaks akan mendapat ruang hebat saat momen politik, termasuk Pemilu 2024 lalu dan Pilkada 2024 mendatang.
“Hoaks sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat polarisasi politik atau sosial. Di tengah perpecahan politik yang kuat, orang cenderung percaya pada informasi yang mendukung pandangan politik atau ideologi mereka, terlepas dari kebenarannya,” terang Riesta.
Penggunaan AI dan Literasi Digital
Meskipun beberapa platform telah menerapkan langkah-langkah untuk memerangi hoaks, Riesta melihat masih banyak informasi palsu yang lolos dari pengawasan. Upaya moderasi belum cukup kuat untuk menangkal banjir hoaks yang beredar setiap hari.
Banyak pihak yang menyebarkan hoaks karena ada insentif ekonomi (misalnya untuk mendapatkan klik atau iklan) atau politik (untuk memanipulasi opini publik). Dengan menyebarkan informasi palsu, mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial atau politik.
“Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, hoaks memiliki lingkungan yang subur untuk berkembang di media sosial. Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat moderasi platform, serta mendorong budaya verifikasi informasi sebelum membagikannya,” jelas Riesta lagi.
