Developer bersikukuh bahwa, pihaknya yang berhak mengelola IPL dan itu sesuai keputusan dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), atas gugatan developer pada 4 pengurus RT 04 lama sebagai pribadi.
Akan tetapi, warga berpendapat bahwa, selain putusan itu keluar sebelum adanya penyerahan PSU ke Pemkot Surabaya, keputusan itu juga bukan untuk organisasi RT 04, namun pada pengurus RT 04 secara privat, yang mana saat ini pengurus tersebut juga sudah tidak aktif lagi sebagai pengurus RT 04.
Dengan penyerahan ke Pemkot Surabaya, warga berpendapat bahwa, pengelolaan bisa dilakukan warga melalui RT yang terbentuk, sehingga IPL tidak dibayarkan ke developer, akan tetapi dikelola RT dengan 202 KK (mayoritas) memberikan mandat pada pengurus RT 04 untuk mengelola secara mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di luar itu, perselisihan juga diakibatkan karena warga berpendapat ada janji tidak dipenuhi developer antara lain pembangunan club house dan sarana fasum. Yang mirisnya lagi, satu-satunya fasum yakni lapangan tenis telah dibongkar, dan dari keterangan warga, fasum itu diduga telah dijual oleh developer.
Pada tanggal 28 Februari 2024, warga berjumlah 202 dari 230 warga (Kartu Keluarga/KK -red) yang terdaftar, dan diketahui sekarang naik menjadi 205, warga kembali melakukan kesepakatan.
Baca berita lainnya di Google News Kanalindonesia.com
