BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Polemik pengelolaan layanan Wi-Fi Publik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menjadi tanda tanya sebagian masyarakat. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap adanya kelebihan pembayaran belanja layanan internet sekitar Rp2,4 miliar, kini perhatian publik tertuju pada alokasi anggaran sekitar Rp13,8 miliar untuk penyediaan 288 titik Wi-Fi Publik yang diduga belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sorotan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan warga yang mengaku menemukan jaringan Wi-Fi pemerintah masih terlihat atau memancarkan sinyal, namun tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung Barat, anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet SPBE mencapai sekitar Rp21,42 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp13,82 miliar dialokasikan khusus untuk penyediaan Area Wi-Fi Publik Cluster I dan Cluster II yang mencakup 288 titik layanan internet dedicated berkapasitas 30 Mbps di berbagai lokasi.
Rinciannya, Cluster I mencakup 132 titik dengan anggaran sekitar Rp6,36 miliar, sedangkan Cluster II sebanyak 156 titik dengan nilai sekitar Rp7,48 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp3,06 miliar untuk layanan internet di 165 kantor desa dengan bandwidth akses poin WiFi alcses Publik 100 Mbps.
Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku masih menemukan banyak titik Wi-Fi yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Meski nama jaringan masih muncul pada perangkat pengguna, akses internet tidak dapat digunakan.
Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang sebelumnya mengungkap adanya kelebihan pembayaran belanja layanan Wi-Fi Publik sekitar Rp2,4 miliar, serta belanja yang dinilai belum memberikan manfaat secara optimal sesuai tujuan program.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai apakah seluruh 288 titik Wi-Fi yang tercantum dalam dokumen pengadaan benar-benar telah dipasang, aktif, dan memberikan layanan sesuai spesifikasi yang dibayarkan pemerintah.
“Selama ini masyarakat mengira persoalan Wi-Fi hanya gangguan teknis. Namun setelah muncul temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran dan belanja yang tidak memberikan manfaat optimal, tentu publik berhak mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari seluruh titik layanan tersebut,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat, Sabtu (8/8/2026).
Ia menilai pemerintah daerah perlu menyampaikan secara terbuka lokasi seluruh titik Wi-Fi Publik beserta status operasionalnya agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program tersebut benar-benar berjalan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti efektivitas sistem monitoring yang dibiayai pemerintah. Mereka mempertanyakan mengapa masih ditemukan layanan yang tidak berfungsi apabila mekanisme pengawasan telah dilaksanakan secara berkala.
“Jika memang tersedia anggaran untuk monitoring dan pengawasan, seharusnya gangguan layanan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Jangan sampai anggaran pengawasan ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap tidak optimal,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Forum Masyarakat Peduli Bandung Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Diskominfo KBB.
Mereka mendesak agar pemerintah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, termasuk memastikan penyelesaian kelebihan pembayaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Forum juga meminta pemerintah membuka data lengkap mengenai 288 titik Wi-Fi Publik, mulai dari lokasi pemasangan, status operasional, kondisi jaringan, hingga titik mana saja yang aktif maupun yang mengalami gangguan.
