BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Ketegangan hubungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB mulai menjadi perhatian publik.
Proses pembahasan anggaran yang dinilai berjalan berlarut-larut memunculkan kekhawatiran akan terganggunya agenda pemerintahan, terutama pembahasan kebijakan anggaran untuk tahun 2027.
Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lily Supriyatna Hambali, Senin (24/8/2026), meminta persoalan tersebut segera diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan. Ia menilai, ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat program pembangunan.
Lily mengatakan, dinamika pembahasan antara TAPD, Banggar DPRD, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan adanya persoalan koordinasi yang harus segera dibenahi.
“Kalau kita sebagai masyarakat menyimak dan menyaksikan, pembahasan antara TAPD dengan Banggar sampai dengan pembahasan bersama OPD berlarut-larut. Ini menunjukkan adanya stagnasi dan jarak yang tidak bisa dibiarkan,” kata Lily.
Menurut dia, persoalan tersebut menjadi semakin krusial karena berkaitan dengan proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Jika komunikasi antarlembaga tidak segera dipulihkan, pembahasan anggaran dikhawatirkan tidak berjalan efektif.
Bupati dan Wakil Bupati Diminta Turun Tangan
Lily mendesak Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Wakil Bupati Asep Ismail tidak hanya menunggu persoalan tersebut selesai dengan sendirinya.
Ia meminta kepala daerah turun langsung untuk mencari akar persoalan sekaligus memastikan TAPD dan DPRD dapat kembali bekerja dalam koridor hubungan kelembagaan yang sehat.
“Bupati dan wakil bupati harus turun langsung menyikapi persoalan antara TAPD dengan Banggar DPRD Bandung Barat. Ini nantinya akan memengaruhi kinerja dan penganggaran yang akan dilaksanakan dalam KUA-PPAS 2027,” ujarnya.
Lily bahkan mendorong adanya evaluasi terhadap jajaran birokrasi apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa persoalan komunikasi dan koordinasi sudah menghambat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD.
Salah satu yang disorot adalah posisi Sekretaris Daerah Ade Zakir yang juga berkaitan dengan struktur TAPD.
Menurut Lily, evaluasi harus dilakukan secara objektif. Jika persoalan masih dapat diselesaikan melalui komunikasi, maka hubungan tersebut harus segera diperbaiki. Namun apabila kesenjangan telah mengganggu proses pemerintahan, kepala daerah dinilai harus berani mengambil keputusan.
“Kalau TAPD dengan Sekda memang mau diharmoniskan, harmoniskan. Tetapi kalau memang sudah terjadi kesenjangan dan tidak bisa ditoleransi, ambil sikap,” tegasnya.
Anggaran Jangan Jadi Korban Konflik
Lily mengingatkan, pembahasan anggaran bukan sekadar persoalan tarik-menarik kepentingan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD berkaitan dengan program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat.
“Kalau bicara penganggaran, artinya berbicara masalah hajat hidup orang banyak,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengesampingkan kepentingan sektoral dan mengutamakan kepentingan masyarakat Bandung Barat.
Di sisi lain, Lily juga mempertanyakan sikap Banggar DPRD KBB apabila memang benar terdapat persoalan serius dalam hubungan kerja dengan TAPD.
Ia menilai DPRD harus menggunakan mekanisme kelembagaan jika memang terdapat keberatan terhadap kebijakan atau kinerja pejabat pemerintah daerah.
Lily mengingatkan, DPRD sebelumnya pernah menyampaikan sikap secara tertulis ketika mempersoalkan pergantian Rini Sartika dari posisi pejabat Bapelitbangda.
“Kalau memang sudah tidak cocok, buat surat kepada bupati. Dulu juga berani ketika meminta pergantian pejabat dengan surat tertulis dari anggota DPRD. Sekarang kenapa tidak berani?” ujarnya.
Jangan Sampai Muncul Spekulasi
