BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Ketegangan antara jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD KBB terkait hubungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tampaknya belum menemukan titik akhir.
Persoalan yang semula berkutat pada komunikasi dan pembahasan anggaran kini disebut mulai merembet ke persoalan internal birokrasi. Bahkan, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir ikut menjadi sorotan.
Informasi yang beredar menyebutkan, delapan fraksi di DPRD KBB memiliki sikap yang sama untuk mendorong Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melakukan evaluasi terhadap Sekda.
Tidak hanya evaluasi, pergantian pejabat pada posisi strategis tersebut juga disebut menjadi salah satu opsi yang disampaikan kepada kepala daerah.
Aspirasi itu dikabarkan mengemuka dalam pertemuan antara jajaran eksekutif dan legislatif yang berlangsung di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Senin (24/8/2026) beberapa waktu lalu.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB tersebut disebut dihadiri Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati, Sekretaris DPRD, unsur pimpinan DPRD, para ketua fraksi serta ketua komisi.
Polemik hubungan TAPD dan Banggar menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut.
Sejumlah anggota DPRD disebut menyampaikan secara langsung kepada kepala daerah mengenai persoalan koordinasi dan komunikasi yang selama ini berkembang.
Dalam konteks tersebut, posisi Sekda menjadi perhatian karena selain memegang kendali koordinasi birokrasi, Sekda juga memiliki peran strategis dalam struktur TAPD.
Bukan Lagi Persoalan Satu Fraksi
Jika informasi mengenai dukungan delapan fraksi tersebut benar, dinamika yang terjadi di DPRD KBB menjadi cukup serius.
Sebab, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut perbedaan pandangan antara individu maupun satu kelompok politik. Kesamaan sikap lintas fraksi berpotensi menjadi tekanan politik yang cukup kuat bagi Bupati Jeje Ritchie Ismail untuk mengambil langkah.
Sebelumnya, Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat Lily Supriyatna Hambali telah meminta Bupati dan Wakil Bupati turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi antara TAPD dan Banggar.
Menurut Lily, pembahasan anggaran yang berlarut-larut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih Kabupaten Bandung Barat tengah menghadapi tahapan penting penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Ia mengingatkan, persoalan koordinasi antara TAPD, Banggar maupun organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Sebab, dampak akhirnya dapat dirasakan masyarakat melalui terganggunya program pembangunan maupun pelayanan publik.
Kini, persoalan tersebut justru berkembang. Sorotan tidak lagi hanya diarahkan kepada mekanisme komunikasi dalam pembahasan anggaran, tetapi telah menyentuh posisi Sekda sebagai salah satu pejabat kunci dalam pemerintahan daerah.
Bupati Belum Ambil Keputusan
Meski desakan tersebut disebut telah disampaikan, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail belum dikabarkan mengambil keputusan terkait posisi Sekda.
Bupati disebut masih mempelajari serta mempertimbangkan aspirasi yang muncul sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian Sekda tentunya tidak semata-mata didasarkan pada dinamika politik di DPRD. Aspek kinerja, kebutuhan organisasi, administrasi pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan.
Karena itu, bola kini berada di tangan Bupati Jeje Ritchie Ismail
KUA-PPAS 2027 Jadi Ujian
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB tengah memasuki tahapan pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027.
Hubungan kerja yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif dikhawatirkan dapat memengaruhi proses pembahasan anggaran.
