BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Dinamika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 hingga Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2027 mendapat sorotan dari salah satu tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Ado.
Di tengah munculnya anggapan bahwa hubungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB sedang mengalami ketegangan serius, Asep Ado justru melihatnya dari perspektif berbeda.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, menurutnya, dinamika tersebut dapat menjadi indikator bahwa masing-masing lembaga sedang menjalankan fungsi dan kewenangannya secara serius.
“Memperhatikan dinamika pembahasan KUA-PPAS 2027 dan RAPBD 2027 antara tim TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bandung Barat, hal ini sangat wajar dalam sebuah pembahasan atau perumusan. Ini membuktikan adanya perhatian yang serius dalam pembahasannya,” kata Asep Ado, Senin (31/8/2026).
Menurut Asep, pembahasan anggaran yang berlangsung tanpa perbedaan pendapat maupun koreksi justru patut dipertanyakan. Sebab, anggaran daerah menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan proses pembahasan dan pengawasan yang ketat.
“Justru kalau adem-adem saja, jadi curiga, ada apa?” ujarnya.
Asep menegaskan, TAPD dan Banggar memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Karena itu, ia meyakini perbedaan dalam pembahasan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai konflik besar antara eksekutif dan legislatif.
Ia menilai TAPD memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun anggaran pemerintah daerah, sementara DPRD melalui Banggar menjalankan fungsi pembahasan anggaran sekaligus pengawasan.
“Artinya, TAPD sedang bekerja, legislatif pun sedang bekerja. Pengawasan dari legislatif berjalan, tim anggaran juga berjalan. Terjadi dinamika,” katanya.
Asep bahkan menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang positif sepanjang seluruh pihak tetap bekerja sesuai koridor aturan dan kewenangan masing-masing.
“Justru ini hal yang sangat menggembirakan bahwa TAPD dan legislatif sedang bekerja serius, saling koreksi, sehingga terjadi dinamika,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar perbedaan pendapat dalam proses pembahasan anggaran tidak langsung diterjemahkan sebagai perseteruan. Menurutnya, mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif memang diperlukan agar APBD yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Yang harus dikhawatirkan apabila pembahasan anggaran sepi, senyap tanpa dinamika. Itu yang perlu kita khawatirkan,” tegasnya.
Karena itu, Asep optimistis pembahasan APBD 2027 KBB tetap akan menemukan titik temu. Ia berharap seluruh dinamika yang muncul dapat berujung pada penyusunan anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Semoga anggaran 2027 berpihak 100 persen terhadap masyarakat sehingga terjadi pembangunan yang merata di Kabupaten Bandung Barat,” harapnya.
Lebih lanjut, Asep meyakini TAPD maupun Banggar memahami batas kewenangan masing-masing. Ia berharap tidak ada pihak yang keluar dari koridor tugasnya hanya karena perbedaan kepentingan dalam pembahasan anggaran.
Menurutnya, dinamika tersebut pada akhirnya harus diselesaikan melalui komunikasi dan kepemimpinan kepala daerah.
“Yang disebut dinamika, ujungnya kan sama. Saya yakin ini akan selesai oleh bupati dan wakil bupati,” katanya.
Asep menegaskan, peran TAPD dan DPRD dalam proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan. TAPD menyusun anggaran, sementara DPRD menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan.
“Penyelesaian dan finishing tetap ada di bupati dan wakil bupati,” pungkas Asep Ado.
