BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Polemik surat dukungan evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang ditandatangani sejumlah pimpinan DPRD dan ketua komisi kembali menjadi sorotan. Kali ini, pertanyaan publik mengarah pada konsistensi sikap politik para wakil rakyat setelah surat tersebut disampaikan kepada pihak eksekutif dan pemerintah di tingkat provinsi hingga pusat.
Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lily Supriyatna Hambali, menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai manuver politik sesaat. Menurutnya, tanda tangan para pimpinan DPRD dan ketua komisi merupakan bentuk sikap politik yang membawa nama lembaga dan representasi masyarakat.
Lily mempertanyakan apakah komitmen tersebut benar-benar lahir dari sikap politik yang konsisten atau justru berpotensi menjadi bagian dari proses bargaining atau transaksi politik.
“Jangan sampai tanda tangan ini hanya menjadi alat bargaining, dijadikan alat transaksional. Karena mereka terlahir dan terpilih sebagai wakil rakyat,” ujar Lily, Jumat (25/9/2026).
Menurut Lily, jika sebuah surat telah ditandatangani oleh para pimpinan dewan dan ketua komisi, maka konsekuensinya adalah adanya tanggung jawab untuk menjelaskan sikap tersebut kepada publik.
Terlebih, surat yang menjadi polemik itu disebut telah disampaikan kepada Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat hingga Menteri Dalam Negeri. Karena itu, Lily menilai persoalan tersebut tidak lagi sebatas komunikasi internal antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Surat ini sudah terpublikasi secara nasional, sehingga harus dijelaskan,” tegasnya.
Publik Menunggu Jawaban Bupati
Lily juga mempertanyakan belum adanya penjelasan terbuka mengenai respons Bupati Bandung Barat terhadap surat dukungan evaluasi Sekda tersebut.
Menurut dia, ketidakjelasan respons dari pemerintah daerah justru berpotensi memperpanjang spekulasi di tengah masyarakat.
“Pak Bupati Bandung Barat belum menjelaskan bagaimana respons terhadap surat yang dilayangkan oleh delapan fraksi tersebut. Sehingga masyarakat bertanya, ini ke mana arah pemerintahan ini?” katanya.
Ia menilai, baik DPRD maupun pemerintah daerah perlu segera memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi bola liar.
Bagi Lily, masyarakat berhak mengetahui apakah tuntutan yang dituangkan dalam surat tersebut masih menjadi sikap politik yang diperjuangkan atau telah mengalami perubahan dalam proses komunikasi politik berikutnya.
Pertanyakan Sikap Partai Politik
Sorotan Lily juga diarahkan kepada partai politik yang menaungi para anggota DPRD yang ikut menandatangani surat tersebut.
Ia mempertanyakan apakah para pimpinan partai politik di KBB telah memberikan sikap terbuka terkait langkah para wakilnya di DPRD.
“Sampai hari ini saya tidak mendengar ada ketua partai politik yang memberikan statement terkait dukungan fraksi tersebut. Apakah dikabulkan? Sampai sejauh ini tidak jelas. Atau ditransaksikan? Masyarakat perlu bertanya-tanya,” ujarnya.
Lily menegaskan, pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan kepentingan politik, melainkan menyangkut akuntabilitas para wakil rakyat terhadap masyarakat yang mereka representasikan.
Karena itu, menurutnya, jika memang terdapat perubahan sikap atau kesepakatan politik setelah surat tersebut dilayangkan, hal itu semestinya dapat dijelaskan secara terbuka dan proporsional.
Jangan Jadikan Bandung Barat Arena Dagelan Politik
Lily mengingatkan agar dinamika politik di Bandung Barat tidak berubah menjadi pertunjukan politik yang justru memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
“Bandung Barat jangan disuguhkan oleh dagelan-dagelan politik yang tidak berkualitas,” katanya.
Ia meminta pimpinan DPRD, ketua komisi, fraksi maupun pemerintah daerah tidak membiarkan polemik tersebut menggantung tanpa kejelasan.
